CucuRann

pencari keadilan

Koperasi

Posted by arykamara pada 29 NovemberUTCbSun, 16 Nov 2008 16:59:51 +0000000000pmSun, 16 Nov 2008 16:59:51 +000008, 2008

<!– @page { size: 8.5in 11in; margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } –>

  1. Alasan Historis

Sejak dilahirkan, manusia telah menghadapi masalah untuk bisa tetap hidup dan akan berusaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan untuk bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya manusia harus selalu berusaha. Hal ini disebabkan karena tidak sesuainya jumlah barang dan jasa yang tersedia dibandingkan dengan jumlah kebutuhan manusia. Manusia tidak pernah merasa puas dengan apa yang mereka peroleh dan apa yang telah mereka capai.

Jika semula untuk mempertahankan hidupnya, seseorang bekerja menghasilkan suatu barang untuk digunakan sendiri atau untuk keluarganya, maka dalam perkembangannya, usaha manusia untuk mempertahankan hidupnya dan untuk mencapai keinginannya itu bukan lagi sebagai individu, tetapi sebagai anggota dari suatu kelompok dalam masyarakat, di mana mereka harus bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya. Adalah merupakan sifat dan sikap dari manusia bahwa bilamana keinginan-keinginan yang lama telah tercapai selalu didorong oleh timbulnya keinginan yang baru dan mereka akan selalu mempunyai keinginan untuk mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi dari apa yang telah mereka capai hari ini. Keberhasilan manusia untuk bias tetap mempertahankan kelangsungan hidupnya itu sangat dipengaruhi oleh factor alam, terutama pada masyarakat yang primitif. Jika di suatu pihak, alam merupakan segala sumber bagi kehidupan manusia, maka di lain pihak alam bias merupakan sumber bencana bagi manusia. Bahkan tidak jarang bahwa bencana alam, yang diakibatkan oleh perbuatan manusia sendiri, adalah merupakan balas dendam dari alam terhadap manusia atas perbuatannya. Dalam masyarakat yang modern tekanan nyata dari alam dan sekitarnya setidak-tidaknya jauh berkurang daripada dalam alam masyarakat yang primitif. Tetapi meskipun demikian perlu disadari bahwa seribu macam bahaya tetap mengancam masyarakat modern, yang dapat membawa manusia kepada kehancuran umatnya, karena digunakannya peralatan-peralatan yang canggih dan mengerikan, yang juga merupakan produk dari masyarakat modern itu sendiri yang tidak terlepas dari sikap, sifat, dan tindakan-tindakan manusia.

Berbagai cara telah digunakan manusia untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang mereka hadapi. Sebagaimana telah disebutkan dia atas, bahwa jika semula dalam pemecahan kebutuhan hidupnya, manusia melakukannya secara individual, maka dalam perkembangannya cara pemecahan masalah tentang pemenuhan kebutuhan hidupnya itu manusia berusaha melakukannya secara bersama-sama dan dalam perkembangannya lebih lanjut, cara-cara yang digunakan oleh masyarakat untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang mereka hadapi itu berbeda-beda, seirama dengan berkembangnya zaman.

Menurut R.L. Heilbroner, ada 3 cara bagi masyarakat untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang mereka hadapi, yaitu: dengan cara mengorganisir masyarakat menurut tradisi, menurut komando, dan menurut pasar. Ketiga cara tersebut oleh Heilbroner disebut sebagai types of system.

Dalam sistem ekonomi yang pertama, yang dikelola menurut tradisi ini, masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dan demi mempertahankan kelangsungan hidupnya, kegiatan-kegiatannya diatur menurut kebiasaan dan adapt istiadat/tradisi. Pada umumnya dalam sistem ini tiap keluarga menghasilkan sendiri barang-barang yang dibutuhkan. Produktivitas pada masyarakat ini masih sangat rendah. Cara penanganan masalah produksi dan distribusi adalah statis. Pemikiran secara rasional belum berkembang.

Dalam ekonomi yang dikelola secara komando, Heilbroner mengatakan bahwa masyarakat memecahkan masalah dan tantangan-tantangan ekonominya secara otoriter. Kehidupan masyarakat dan kegiatan-kegiatan pembangunan piramida-piramida di Mesir Kuno yang dalam pelaksanaan pembangunannya menggunakan cambuk-cambuk otoriter adalah merupakan salah satu contoh.

Cara yang ketiga yaitu pada sistem pasar, masyarakat menyerahkan pemecahan masalah-masalah dan tantangan-tantangan ekonominya kepada pasar. Seseorang atau masyarakat dalam rangka usaha mempertahankan kehidupannya mempunyai kebiasaan melangkah untuk melakukan tugas dan kegiatan-kegiatannya. Dalam sistem ini, keuntunganlah yang menjadi daya tariknya dan bukan dorongan tradisi atau cambuk penguasa.

Dalam sistem pasar para produsen bekerja dan menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa untuk memenuhi permintaan yang terwujud di pasar. Ini berarti bahwa besarnya permintaan tersebut merupakan salah satu faktor utama yang menentukan besarnya tingkat produksi yang akan dilakukan oleh produsen. Jadi jenis barang apa dan berapa jumlah yang akan diprodusir dalam masyarakat sepenuhnya ditentukan oleh keadaan-keadaan yang berlaku di pasar, atau dalam istilah analisa ekonomi, ditentukan oleh mekanisme pasar dan sebagaimana diuraikan di depan, daya tarik dari sistem ini adalah keuntungan.

Dalam teori ekonomi, pasar diartikan sebagai tempat di mana penjual dan pembeli/calon pembeli bertemu. Jika semula manusia itu membuat barang untuk dipakainya sendiri atau untuk keluarganya, maka dalam perkembangannya manusia memproduksi barang untuk bisa ditukarkan dengan jenis barang lain yang mereka butuhkan dan demikianlah seterusnya sehingga terciptalah pasar. Di pasar tersebut mereka saling tawar menawar untuk menentukan harga. Tetapi, pasar tidak harus diwujudkan secara fisik, seperti dalam bentuk bangunan misalnya. Dalam sehari-hari kita sebut pasaran timah, pasaran karet, tanpa kita harus melihat barang-barang tersebut dalam suatu bangunan.

Meskipun cara-cara yang digunakan oleh masyarakat dalam rangka usaha memenuhi kebutuhan. Pemunculannya terjadi pada waktu yang berbeda-beda, seirama dengan perkembangan zaman, namun dalam kenyataannya ketiga sistem ekonomi tersebut masih bias ditemukan secara bersamaan dalam masyarakat modern pada akhir abad ke-20 ini. Cara menurut tradisi yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya, yang menurut Werner Sombart merupakan ciri hidup dari masyarakat prakapitalis, pada dewasa ini masih bias ditemukan dalam masyarakat primitif di beberapa negara di Afrika, Amerika Latin, dan Asia, sedangkan cara-cara otoriter banyak ditemukan di negara-negara komunis, yaitu di RRC, Rusia, dan negara-negara Blok Timur lainnya, sebelum perestroika.

Dari fakta sejarah seperti telah diuraikan di atas, kita melihat bahwa cara-cara mempertahankan kehidupan masyarakat menurut cara tradisi dan cara komando, secara perlahan-lahan makin surut di mana untuk cara yang tersebut terakhir ini kesurutannya dapat disimak dari kejadian-kejadian di negara-negara Blok Timur menjelang abad ke-21 ini.

Di Rusia sendiri, cara otoriter ini dapat diakhiri melalui kampanye glasnostnya Gorbachev. Kampanye glasnost yang dimulai pada tahun 1985 dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dengan pembeberan kekejaman yang dilakukan oleh birokrasi negara, dan juga mengenai salah kelola dalam sektor ekonomi. Usaha ini kemudian meluas, dipusatkan kepada kekejaman zaman Stalin sewaktu berkuasa. Baru pada tahun 1987 Gorbachev dan rekan-rekannya memperluas kampanyenya pada program manajemen dan perencanaan ekonomi. Akhirnya untuk menghidupkan pertumbuhan ekonomi Rusia, diadakan kebijaksanaan yang berarti penstrukturan kembali dalam kebijakan ekonomi. Dalam waktu yang hamper bersamaan kebijaksanaan glasnost dari Gorbachev tersebut diikuti oleh negara-negara Blok Timur lainnya. Mereka mulai melepaskan diri dari struktur kehidupan yang lama, tetapi di lain pihak kita mellihat adanya perkembangan yang makin mantap dalam masyarakat untuk mempertahankan kehidupannya menurut sistem baru yaitu sistem pasar.

Sistem pasar dengan 3 komponen yang penting, yaitu tanah, tenaga kerja, dan modal lahir melalui penderitaan masyarakat khususnya para petani kecil dan buruh. Kekuatan-kekuatan besar yang membentuk pasar tersebut berjalan terus dan menghancurkan kekangan adat istiadat dan tradisi. Demikian pula kekangan cara-cara otoriter secara bertahap telah dapat pula disingkirkan. Dengan perkembangan zaman seperti tersebut di atas, kita melihat bahwa usaha manusia untuk mempertahankan hidupnya tidak dapat lagi diselesaikan dengan adapt istiadat atau dengan pertintah, akan tetapi dengan tindakan-tindakan bebas dari orang yang mengejar keuntungan yang satu sama lian saling terikat pada pasar. Sistem ini kemudian dinamakan kapitalisme, di mana keuntungan menjadi ide dasarnya. Lahirnya kapitalisme ini tidak bias dipisahkan dari Revolusi Industri yang terjadi di Inggris pada abad XVIII yang banyak membawa penderitaan pada kehidupan kaum buruh di Inggris.

Dalam era kapitalisme dini inilah, inspirasi koperasi beserta gerakannya dilahirkan dan merupakan cara yang digunakan masyarakat golongan ekonomi lemah, khususnya kaum buruh, untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang dihadapinya dan yang dalam perkembangannya kemudian menjadi suatu sistem sendiri dalam kehidupan ekonomi dalam masyarakat.

Dalam sistem ini, untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan permasalahan ekonomi yang dihadapinya, kegiatan-kegiatan masyarakat diatur oleh asas-asas yang telah mereka ciptakan, yang dikenal dengan asas-asas Rochdale, yang dalam perkembangannya asas-asas tersebut telah mengalami perubahan-perubahan dan penyempurnaan-penyempurnaan.

Inspirasi koperasi beserta gerakannya yang mula-mula timbul itu adalah merupakan suatu defensive reflex terhadap adanya dominasi social dan/atau karena adanya eksploitasi ekonomi oleh suatu golongan dalam masyarakat terhadap golongan lain dalam masyarakat tersebut. Revolusi Sosial di Prancis pada akhir abad XVIII (1789), terutama pikiran-pikiran yang telah ikut mencetuskan revolusi, sama sekali tidak dapat dilepaskan dari keinginan untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam susunan dan penghidupan masyarakat di Prancis. Mereka telah memberikan sumbangan pemikiran untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat serta memberikan inspirasi bagi lahirnya perkumpulan-perkumpulan untuk menolong dan memperbaiki taraf kehidupan masyarakat yang kemudian kita kenal dengan nama koperasi. Mereka adalah: Saint Simon, Charles Fourier, Louis Blanc, Dr. Fauquet, dan Charles Gide. Charles Fourier telah mencita-citakan membangun suatu dunia yang di dalamnya setiap orang hidup bahagia. Pada waktu itu Prancis adalah satu-satunya negara Eropa Barat dengan kekuasaan raja-raja dan kaum bangsawan yang luas sekali : boleh dikatakan rakyat jelata tidak mempunyai hak suatu apa pun. Selain itu sistem Merkantilisme dijalankan dengan keras. Maka tidaklah mengherankan, kalau di antara negara-negara di Eropa, di Prancislah mula-mula timbul perasaan tidak puas terhadap keadaan yang tidak sesuai dengan hak kemerdekaan perseorangan. Di lapangan ekonomi yang memperjuangkan kemerdekaannya, adalah antara lain Gounary, seorang pedagang kaya, Quesney, tabib pribadi raja, dan Turgot.

b. Alasan Yuridis

Dalam bab-bab terdahulu telah disajikan secara singkat gambaran era pertumbuhan dini gerakan koperasi di beberapa negara di Eropa Barat khususnya di Inggris, Prancis, dan Jerman yang terjadi pada abad ke-19. kalau kita teliti lebih lanjut, pada waktu pemunculan perkumpulan koperasi pertamanya, umumnya di negara-negara Eropa Barat tersebut, belum terdapat suatu undang-undang yang bisa menampung secara tepat sifat dan perilaku dari koperasi dalam undang-undang yang sudah ada atau dalam sistem yang sudah berlaku yang sesuai dengan tujuan dan sifat-sifat yang dimiliki perkumpulan koperasi.

Di Inggris, kepada The Rockdale Pioneers yang didirikan pada tahun 1844 diberikan status badan hukum menurut Friendly Societies Act 1793 (yang kemudian diamandir pada tahun 1834) padahal tujuan dari pendirian koperasi adalah untuk memperbaiki dan memperkuat kedudukan ekonomi golongan ekonomi lemah dengan cara menolong diri sendiri, dan tidak untuk memberikan bantuan yang bersifat amal seperti bantuan untuk orang-orang sakit dan orang-orang jompo seperti yang dimaksudkan oleh Friendly Societies Act. Karena adanya perbedaan dalam tujuan antara apa yang ingin dicapai oleh koperasi dan apa yang ingin dicapai oleh organisasi-organisasi yang bernaung di bawah Friendly Societies Act, maka pada tahun 1853 Pemerintah Inggris telah mengeluarkan suatu undang-undang baru yaitu The Industrial and Provident Societies Act. Undang-undang ini mempunyai arti yang penting sekali bagi kehidupan gerakan koperasi di Inggris karena telah membuka jalan bagi pembangunan produk-produk hukum tentang perkoperasian di kemudian hari.

Di Jerman, pelopor-pelopor gerakan koperasi telah mendirikan koperasi yang pertama-tama pada tahun 1848. Koperasi kredit Raffeisen didirikan terutama untuk kepentingan penduduk desa dan daerah pertanian, sedangkan usaha perkreditan Schulze Delitzch ditujukan untuk masyarakat perkotaan. Status hukum dan koperasi pada waktu itu ditentukan oleh suatu undang-undang dari 27 Maret 1867 dan dilaksanakan mula-mula hanya di Prusia saja dan baru 4 tahun kemudian diikuti oleh seluruh kekaisaran Jerman. Meihat kenyataan adanya perbedaan-perbedaan dan cara bekerja antara koperasi di satu pihak dengan perusahaan perorangan dan perseroan di lain pihak. Maka dalam perkembangannya pemerintah merasakan perlunya mengadakan peraturan-peraturan atau undang-undang khusus tentang perkoperasian.

Undang-undang tentang Perkoperasian di Jerman dikeluarkan pada tanggal 1 Mei 1989 dan merupakan dasar bagi pemberian status badan hokum bagi perkumpulan koperasi, meskipun kemudian undang-undang tersebut mengalami amandemen-amandemen beberapa kali.

Beberapa amandemen penting yang dilakukan semasa rezim Hitler adalah:

  • Diwajibkannya koperasi-koperasi menjadi anggota dari koperasi jasa audit (1934).

  • Koperasi konsumen direkonstruksi, tapi akhirnya dibubarkan. Investasi dari para anggota dan asetnya diambil alih oleh The German Labor Front (DAF) melalui perintah khusus tertanggal 18 Februari 1941.

Selama masa pendudukan Tentara Sekutu, The Allied Military Authorities (AMA) memberikan perhatian tentang kehidupan koperasi di Jerman (Barat) dan telah mengembalikan status hukumnya sebagai suatu organisasi yang berasaskan sukarela. Pada tanggal 31 Juli 1946 AMA telah mengeluarkan perintah menghapuskan undang-undang yang merugikan konsumen yang dibuat oleh rezim Hitler (Undang-Undang 21 Mei 1935 dan 18 Februari 1941).

Di Negara Belanda, Undang-Undang tentang Perkoperasian dikeluarkan pada bulan November 1876 dan kemudian diamandir pada bulan Mei 1925. Meskipun demikian, banyak koperasi-koperasi yang didirikan sesudah tahun 1876 masih menggunakan undang-undang tentang “Persekutuan dan Yayasan” (Companies and Societies Act, 1855). Alasannya adalah bahwa mendirikan koperasi dengan mendasarakan pada undang-undang 1855 adalah lebih mudah dan lebih murah biayanya daripada menggunakan undang-undang tahun 1876.

Sesuai dengan asas Concordant, ketentuan-ketentuan atau perlakuan hukum terhadap koperasi di Negara Belanda ini, berlaku juga di Indonesia. Jadi sebelum adanya undang-undang tentang perkoperasian, kepala koperasi di Indonesia diberikan status hukum sebagai zedelijk lichaam (Staatsblad 1870 No. 64), yang sesuai bunyi dengan undang-undang 1855 dari Negeri Belanda. Sebagai contoh, ada 3 buah perkumpulan koperasi pemilik panamam kopi Bumi Putera di Lembang., Lemburawi, dan Poseli didirikan dengan SK Pemerintah tertanggal 31 Desember 1917 No. 58 diberi Rechtpersoon menurut stbl 1870 No. 64 yang memuat aturan tentang zedelijk lichaam seperti Undang-Undang Belanda tahun 1855.

Di Swedia undang-undang yang berkaitan dengan perkumpulan koperasi yang pertama dikeluarkan pada tahun 1895, kemudian diganti dengan yang baru pada tahun 1911 dengan modifikasi dan tambahan yang telah berlaku sampai akhir tahun 1952, yaitu saat undang-undang baru tertanggal 1 Juni 1951 diterapkan. Tak satupun dari undang-undang tersebut di atas dikenal sebagai undang-undang perkumpulan koperasi, melainkan disebut sebagai undang-undang perkumpulan ekonomi (ekonomiska foreningars laws). Dalam undang-undang tahun 1895 dan 1911 istilah perkumpulan ekonomi didefinisikan sedemikian rupa sehingga semua usaha-usaha biasa yang menghasilkan laba dapat dijamin sebagai anggota perkumpulan ekonomi.

Undang-undang tahun 1951 mengubah hal ini dan sejak diberlakukannya undang-undang ini hanya perkumpulan, yang secara harfiah dapat dianggap sebagai koperasi saja dapat dijamin untuk didaftar di bawah undang-undang ini. Perkumpulan-perkumpulan yang telah terdaftar sebelumnya masih dibolehkan meneruskan usahanya, meskipun dianggap sebagai bukan koperasi padahal sebagian besar dari ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut diberlakukan untuk mereka.

Demikianlah gambaran dari pertumbuhan koperasi di beberapa negara dilihat dari segi hukumnya, dalam masa pertumbuhan dini. Dalam masa pertumbuhan dini ini, ada negara yang memperlakukan koperasi seperti halnya dengan organisasi yang mencari kentungan, ada yang menganggap sebagai perkumpulan biasa, dan ada pula yang memperlakukan koperasi sebagai zedelijk lichaam (yayasan). Melihat adanya perbedaan sifat-sifat yang dimiliki oleh koperasi dibandingkan usaha perorangan dan perseroan, maka dalam perkembangannya mulailah pemerintah dari banyak negara membuat undang-undang atau peraturan khusus tentang perkoperasian.

Ada tidaknya undang-undang atau peraturan-peraturan khusus tentang perkoperasian serta bagaimana isi dari undang-undang/peraturan khusus yang dibuat oleh suatu pemerintahan itu, pada hakikatnya mencerminkan sikap pemerintah terhadap kehidupan gerakan koperasi di negara yang bersangkutan. Tetapi sebelum kita membahas masalah sikap dari pemerintah terhadap gerakan koperasi ada baiknya kita melihat terlebih dahulu bagaimana pandangan hidup atau sikap dari pemerintah terhadap gerakan koperasi itu sendiri terhadap peranan pemerintah terhadap kehidupan gerakan koperasi yang tentunya tidak bias terlepas dari pandangan hidup dari para pendiri atau para perintis-perintis dari gerakan koperasi pada abad ke-19, seperti:

  • Robert Owen. Ia tidak mau mencari bantuan yang besifat philantropis bagi koloninya, dan tidak ada tempat baginya untuk meminta bantuan dari Pemerintah.

  • Herman Schulze Delitzsch. Ia sama sekali tidak menyukai bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Pendiriannya adalah: menolong diri sendiri (self help).

  • Frederick Wilhem Raffeisen. Berbeda dengan Schulze Delitzsch, Raffeisen mau menerima bantuan dari luar baik itu yang bersifat philantropis maupun karena sikap pemerintah yang simpatik.

  • Koperasi Rochdale. Koperasi ini memang berpendirian untuk tidak mencari bantuan yang bersifat philantropis, tetapi harus diakui bahwa perkembangan dari Rochdale Pioneers ini didorong dan didukung oleh the Industrial and Providenct Act 1853 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Inggris setelah Rochdale Pioneers berusia 9 tahun lebih.

  • DR William King (Inggris) menekankan pada self sufficiency. Dia percaya bahwa usaha-usaha koperasi harus dilakukan berdasarkan kesukarelaan dan bahwa bantuan dari pemerintah akan mengundang campur tangan pemerintah dalam kehidupan koperasi.

  • Anders Orne, seorang tokoh gerakan koperasi di Swedia menentang jika koperasi itu dalam operasinya menjagakan bantuan dari pemerintah dan bahwa perbuatan yang demikian ini dianggap mengkhianati misi dari koperasi dan akan melaksanakan kebijakan nasionalnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: