CucuRann

pencari keadilan

PENDIDIKAN KEWARGANEAGARAAN DI PERGURUAN TINGGI

Posted by arykamara pada 29 DesemberUTCbTue, 02 Dec 2008 15:39:00 +0000000000pmTue, 02 Dec 2008 15:39:00 +000008, 2008

A.Pengantar
Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan
Bangsa Indonesia bertekad mempertahankan kemerdekaan serta kedaulatan Negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pandangan bangsa Indonesia mengenai pembelaan Negara tercermin dalam Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. dari pandangan tersebut jelaslah bahwa Indonesia dalam pembelaan negaranya menganut prinsip bahwa setiap warga Negara berhak dan wajib membela serta mempertahankan membela serta mempertahankan kemerdekaan Negara yang telah diperjuangkannya, meliputi segenap rakyat Indonesia dan seluruh wilayah Indonesia.
Setelah memperoleh kemerdekaan, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda sesuai dengan eranya. Kondisi dan tuntutan yang berbeda tersebut harus ditanggapi bangsa Indonesia sesuai dengan reformasi yang diinginkan masyarakat Indonesia, sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia masih tetap eksis dalam wadah Nusantara.

B.Hak Asasi Manusia
1.Pengertian HAM
Dalam Tap MPR No. XVII/1998, HAM adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia: secara kodrati, universal dan abadi, sebagai anugerah Tuhan YME. Sedangkan dalam UU No. 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah_nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilndungi oleh Negara,hokum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Ketentuan Umum, pasal 1 sub1)
2.Penghargaan dan Penghormatan atas Hak-Hak Manusia dengan Perlindungan Hukum di Indonesia.
Seperti halnya dengan Negara-Negara baru lainnya, Indonesia telah mecantumkan beberapa hak asasi di dalam undang-undang dasarnya, baik dalam UUD 1945 maupun dalam undang-undang dasar berikutnya. Hak-hak asasi yang tercantum dalam UUD 1945 tersebar dalam beberapa pasal terutama pasal 27 sampai pasal 34.
Akan tetapi hak-hak asasi yang dimuat terbatas jumlahnya dan dirumuskan secara singkat. Hal ini tidak mengherankan mengingat bahwa naskah ini disusun pada akhir masa pendudukan Jepang dalam suasana mendesak. Sehingga tidak memungkinkan membicarakan hak-hak asasi secara mendalam sekali.
Dalam perkembangannya sesuai tuntutan masyarakat global maka masalah HAM di Indonesia diatar dalam :
a.Kep.Pres No. 50 Tahun 1993 tentang Komnas HAM.
b.Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM
c.UU No. 39/1999 tentang HAM
d.UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM
e.Perubahan Ke-empat UUD 1945/2002

C.Hak dan Kewajiban Warganegara
Warga negara, Hak dan Kewajiban Warga Negara
a.Warga Negara
Warga negara adalah salah satu tiang negara, disamping kedua tiang yang lain, yaitu wilayah dan pemerintah. Karena warga negara merupakan tiang atau sokoguru negara, maka kedudukan warga negara sangatlah penting dalam satu negara.
b.Hak dan Kewajiban Warga Negara
Penduduk Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu warga negara Indonesia (WNI) dan bukan negara (WNA). Perbedaan antara keduanya adalah dalam hak dan kewajiban.
Hak dan kewajiban warga negara, telah diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam UUD 1945 dan Perubahannya, mulai pasal 27 sampai dengan pasal 34.

D.Bela Negara
Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Menjamin Kelangsungan hidup bangsa dan Negara (UU No. 3 tahun 2002). Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggungjawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.
Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 27 ayat 3 UUD 1945, bahwa usaha bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Hal ini menunjukkan adanya asa demokrasi dalam pembelaan negara yang mencakup dua arti. Pertama, bahwa setiap warga negara turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, bahwa setiap warga negara harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara, sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: